Keberhasilan pembangunan di suatu negara ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakatnya. Semakin tinggi partisipasi masyarakat semakin berhasil pembangunan tersebut. Karena itulah dalam pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh unsur-unsur masyarakat dan pada hakekatnya pembangunan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia.

Lebih jauh ditegaskan lagi bahwa :

Kegiatan partisipasi masyarakat adalah mutlak diperlukan adanya dalam pembangunan. Untuk itu perlu ditumbuhkan partisipasi aktif masyarakat yang dilaksanakan dengan menumbuhkan adanya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan adanya perubahan sikap, mental, pandangan hidup, cara berpikiran dan cara bekerja. (Depdagri, 1976).

Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi, antara lain :

Jnanabrota Bhattacharyya (1972 : 20) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama.

Mubyarto (1984 : 35) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Dari definisi di atas, pada dasarnya menggambarkan bahwa partisipasi ini tidak dapat dipaksakan melainkan didasarkan oleh kesadarannya dan disesuaikan dengan kemampuannya serta tergantung kepada profesinya masing-masing.

Memang pada kenyataannya, tidak semua anggota masyarakat mau berpartisipasi, dengan alasan yang bermacam-macam pula. Hal ini dapat disadari karena adanya beberapa faktor penyebab yang mungkin membuat mereka tidak tertarik untuk berpartisipasi. Sedangkan dorongan yang boleh dikatakan bersifat umum adalah apabila hasil partisipasi tersebut dapat dinikmati langsung oleh mereka sendiri dan memberi keuntungan kepada mereka.

Namun apabila banyak dari berbagai unsur masyarakat yang ikut serta berpartisipasi, maka akan mempermudah atau memperlancar program-program yang diluncurkan oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini mutlak bahwa partisipasi merupakan modal dasar pembangunan. Dalam kegiatan pembangunan menuntut tumbuhnya partisipasi masyarakat, karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelenggarakan pembangunannya.

Definisi lain mengenai partisipasi ini dikemukakan oleh Keith Davis dan Santoso Sastroputro (1988 : 13), sebagai berikut :

Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Demikian pula Slamet Margono (1992:23), mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi, bahwa: “Partisipasi didefinisikan sebagai tegeraknya rakyat untuk mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan memperbaiki kualitas hidup sendiri, melalui proses belajar dalam kegiatan-kegiatan bersama”.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat kita tarik unsur-unsur yang sangat penting di dalam penyelenggaraan partisipasi tersebut, yaitu,

1. bahwa partisipasi/keikutsertaan/keterlibatan/peranserta sesungguh-nya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan serta jasmaniah.
2. Adanya kesediaan memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha pencapaian tujuan kelompok. Ini berarti terdapat rasa senang, sukarela untuk membantu kelompok.
3. Adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab terhadap kelompok. Adanya kesempatan-kesempatan atau peluang yang dapat dijadikan peningkatan kualitas hidup.
4. Adanya unsur timbal balik, dimana masyarakat mau berpartisipasi apabila ada manfaat bagi masyarakat tersebut.

Secara umum dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan partisipasi adalah adanya keterlibatan atau ikut sertanya masyarakat, dalam kegiatan pembangunan baik secara mental maupun pikiran serta tenaga yang dilaksanakan dengan sadar dan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.